KEMAKI, MBAGUSI & GEMBELENGAN ADALAH HAK WARGA NEGARA
Judul di atas memang ndak mutu. Sama ndak mutunya dengan tudingan yang diarahkan kepada kaum pro-RUU-AP, dalam hal ini FPI dan sejenisnya. Meriah, sensasional, tapi melenceng dari fokus. Juga: sewenang-wenang.
Sofyan Djalil, neo-menpen itu, rupanya ingin meniru RRC: mengontrol penggunaan internet secara berlebihan atas nama kepentingan umum.
Maka dia dan departemennya pun menetapkan akhir Juli sebagai tenggat pelaporan data penggunaan internet. Para ISP dan pengelola jaringan internet diminta melaporkan semua log aktivitasnya, termasuk aktivitas pelanggan.
Jangan-jangan besok Neo-Deppen juga akan mendata nomor telepon mana saja yang pernah, apalagi sering, mengontak nomor 108 dan 147 bahkan premium call esek-esek.
Satu lagi tambahan pekerjaan Badan Intelijen Negara. Dulu BIN memiara rusa comotan dari Istana Bogor untuk kemudian dikirim ke Monas yang berpagar. Mungkin di Kalibata, Jakarta Selatan, rusa-rusa itu dicuci otaknya: atas nama keamanan negara maka rumput, kertas, dan plastik itu sama; boleh dimakan.
Sekarang BIN mau mengontrol printer berwarna dari jenis multifungsi (bisa scan dan ngefaks). Alasannya? Untuk mencegah pemalsuan uang.
Sungguh mulia. Mestinya BIN juga mengawasi produksi, distribusi, dan pemilikan pisau dapur maupun gunting kain, karena benda-benda tajam itu bisa dipakai untuk membunuh.
Mau nasional atau lokal, itu sama: cara untuk mengukur tingkat kebisaan murid agar bisa ditentukan apakah murid tersebut bisa melanjutkan ke tahap yang lebih tinggi.
Dalam ujian kecakapan dan kedewasaan mengemudi, misalnya, jika si murid lulus maka dia berhak mendapatkan SIM, dan boleh mengemudikan mobil di jalan raya.
Bagaimana dengan sekolah? Sama. Kalau sudah lulus SD, maka boleh melanjutkan ke SMP. Begitu seterusnya sampai, misalnya, dia boleh menyandang gelar doktor.
Jadi, ujian selalu memberikan dua hasil: lulus atau tidak lulus. Sederhana kan? Eksamen, kata simbah saya. Kalau tidak lulus ya harus mengulangi ujian.
Crang-cring Nggedabrus menyebut blog ini sebagai "santri, priyayi, abangan". Mungkin dia meminjam trikotomi Pak Geertz. Rada ngawur tapi saya tersanjung, dan kudu memberikan koreksi.
Pertama: saya bukan santri. Kedua: priyayi dan abangan tidak mesti berada dalam kutub dikotomis, karena itu mestinya boleh menyatu — maksud saya alangkah gaya dan kemlinthinya kalau saya ternyata priyayi yang abangan karena sering pakai baju merah. Baca entri selengkapnya »
