Timor Leste & Merapi Merbabu Complex: repotnya mengurusi kaum bersenjata

Timor Leste bergolak, sampai harus mendatangkan pasukan asing. Pangkal masalahnya kayaknya tipikal negara baru. Penataan personel militer, atas nama apapun, dari rasionalisasi sampai penertiban disiplin, bakal menimbulkan khaos oblong, makanya orang pada main obong.

Rupanya proses perubahan dari laskar dan gerombolan bersenjata menjadi satuan militer regular yang profesional itu bukan perkara gampang. Tidak semudah dolanan bedil.

Pada awal kemerdekaan, Indonesia pernah mengalami. Rencana rasionalisasi bakal meminggirkan serdadu TNI eks-milisi. Bagi yang dirugikan, ada perasaan jasa-jasanya memperjuangkan kemerdekaan tak dihargai. Salah satu hasilnya adalah gerakan Merbabu Merapi Complex (MMC) yang akhirnya bercitra sekumpulan kecu. Tak jelas, ini MMC penamaan oleh militer atau memang begitu adaya.

Tapi ketika militer menjadi tanggung – tak sepenuhnya profesional, malah ikut bermain kekuasaan – maka revolusi tangsi selalu membayang. Ada saja sejumlah perwira tak sabaran (young ataturks) yang gatal, dan divisi yang berpotensi membangkang. Sejarah Indonesia, sejak zaman Sudirman, Nasution, dan akhirnya Harto, dan seterusnya, telah mencatatnya dengan moral cerita: susah bener ngurusin kaum bersenapan.

Pada masa Harto pun stabilitas tak sepenuhnya tergenggam adem ayem. Ada saja kodam yang berpotensi membangkang, setidaknya beda suara, yang antara lain diunsuri juga oleh ikatan primordial.

Harto yang eks-Diponegoro, dan membangun lingkar kekuasaan dari ikatan para perwira yang senang berbahasa Jawa itu, harus mewaspadai Siliwangi, Hasanuddin, bahkan Brawijaya. Pembentukan Kowilhan antara lain untuk menjinakkan kodam-kodam itu.

Tentu itu penyederhanaan yang kelewatan. Toh yang pro-Harto ada juga jenderal non-Jawa, dan ada juga jenderal Jawa yang berseberangan dengannya. Memang, yang namanya peta konflik itu tak selamanya simpel.

Lebih ruwet lagi mengurusi satuan militer yang bisa mendanai kegiatannya sendiri karena punya sumber pemasukan, dari koperasi, yayasan, sampai kongsi. Seret anggaran dari pemerintah bukan alangan untuk memasukkan peralatan mutakhir (termasuk jip Hummer yang cuma untuk fashion) – setidaknya dari segi niat atau cita-cita. Juga bukan alangan untuk membangun sel khusus untuk menampung orang sipil yang diculik.

Jangankan mengurusi serdadu. Mengurusi satpam saja bisa makan hati. Seorang pengusaha yang tak mau memakai jasa outsource akhirnya tak berani memecat petugas satpamnya yang kerjanya nggak bener, mana mabuk-mabukan melulu dengan preman sekitar ruko yang dijaganya. Dia seperti tersandera oleh orang yang mestinya memberikan keamanan karena telah dia bayar.

Jadi, bagaimana menangani kaum bersenjata? Apakah sebaiknya pemerintah memakai serdadu bayaran, pesan via Belgia atau Afrika Selatan? Waduh, ini bisa menambah masalah.