Pro-RUU-AP tapi membiarkan kawin kontrak oleh turis Arab

Judul di atas memang ndak mutu. Sama ndak mutunya dengan tudingan yang diarahkan kepada kaum pro-RUU-AP, dalam hal ini FPI dan sejenisnya. Meriah, sensasional, tapi melenceng dari fokus. Juga: sewenang-wenang.

 

Kalau dipetakan kira-kira begini kesesatan pikir dari sebagian lawan FPI dalam soal ini.

1. FPI dan sejenisnya sangat pro-RUU-AP
2. Sebagai barisan Islam mereka merujuk ke bangsa dan kebudayaan Arab
3. Kalau ternyata ada turis ataupun bisniswan Arab yang main perempuan (baca: pelacur), maka FPI dan kaumnya harus merasa dipermalukan. Catatan: Yang dimaksud adalah orang-orang Arab yang suka booking hotel di Petamburan maupun Jalan Pramuka, keduanya di Jakarta Pusat, serta di kawasan Puncak, Jawa Barat.
4. Jika ternyata ada sebagian orang dari Timur Tengah melakukan kawin kontrak di kawasan Puncak, maka FPI dan sejenisnya harus merasa dipermalukan karena kawin kontrak (di mata sebagian orang) tak beda dengan menyewa pelacur lebih dari semalam. Artinya FPI dan barisannya harus bertindak untuk membuktikan diri konsisten. Harap diingat: kawin kontrak juga dilakukan oleh sebagian pekerja asing non-Arab. Ralat: ada yang nggak nikah ding, wong cuma hidup bareng.

 

Kacau, bukan?

Kalau masalahnya adalah perbedaan pendapat dalam RUU-AP dan sejumlah perda yang – dicitrakan oleh penentangnya sebagai – berbau syariat Islam, maka pembedahannya tak perlu melebar ke mana-mana.

Kembalikan saja semuanya kepada fokus: kenapa pro, kenapa menolak, lantas di mana titik temunya. Keduanya sama-sama menolak pornografi, kan? Yang jadi masalah kan rumusan pornografi dan cara pengaturannya.

Mari kita urutkan. Kalau masalahnya adalah orang asing yang ingin wisata seks, kenapa orang Arab yang dijadikan bahan tolakan? Seorang sopir taksi Singapura pun senang berwisata seks di Jakarta, dengan alasan ceweknya lebih murah daripada Singapura (lorong-lorong Geylang Road?). Begitu pula pekerja asing dari Jepang dan Korea. Mereka mengakui hiburan seks di Jabotabek lebih murah daripada di negaranya. Oh ya, yang bule juga menganggap begitu.

Jadi, sungguh ngawur dan aneh kalau masalahnya kemudian dipelintir. Jadinya begini: Islam antimaksiat, padahal sebagian orang Timur Tengah (yang mayoritas Islam) juga melakukan maksiat.

Ini sama nggak nyambungnya dengan menyimpulkan orang Nasrani, Buddha, Khonghucu, atau apalah, pada mendukung pelacuran karena sebagian orang asing yang diandaikan menganutnya juga suka cari perek.

 

Bagaimana dengan kawin kontrak? Sejauh saya tahu, ini istilah non-keagamaan. Terus terang saja, ada wilayah yang tak saya pahami dngan genah, jadi saya tak membahas lebih jauh soal yang dalam agama Islam ada aturan (dan tafsirnya) sendiri.

Jadi kenapa mesti mbleber ke mana-mana, sehingga akhirnya masalah bisa saya judulkan seperi di atas?

Yah, namanya manusia. Kalau kita tak menyukai seseorang, dan ada perbedaan pendapat, maka hal-hal di luar soal utama — baik yang faktual maupun sekadar konon — akan kita pakai untuk memojokkan, dan bila perlu merontokkan orang itu.

Ngomong-omong, dalam konflik inilah porsinya: 40 persen esensi, 60 persen psikologi. Kadang malah 30:70.